UMKM di Indonesia saat telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan data Kemenkop UKM RI Tahun 2017, kegiatan ekonomi UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap total Pendapatan Domestik Bruto Indonesia. Pada 2017 lalu PDB Indonesia sekitar Rp13600 trilyun. Dengan demikian, artinya total pendapatan UMKM adalah sekitar Rp8160 trilyun! Usaha Mikro menyumbang sekitar Rp5000 trilyun per tahun, Usaha Kecil Rp1300 trilyun, Usaha Menengah sekitar Rp1800 trilyun; dan Usaha Besar sekitar Rp5400 trilyun, dan UMKM kita masih didominasi Usaha Mikro yaitu 98.7% dari Jumlah keselurahan pelaku usaha di Indonesia.

Menurut UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha kita dapat dikategorikan ke dalam Usaha Mikro apabila memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun atau sekitar Rp1.000.000 per hari (asumsi beroperasional aktif selama 300 hari/tahun); sementara batas atas omzet untuk Usaha Kecil adalah sekitar Rp8,3 juta per hari; dan batas atas omzet Usaha Menengah adalah sekitar Rp167juta per hari. Dari penjelasan tersebut kita dapat menentukan sendiri apakah suatu usaha termasuk dalam usaha skala mikro, kecil, atau menengah dengan merujuk pada kriteria UMKM di atas. Lalu kenapa UMKM kita masih banyak dikelas Mikro atau belum banyak yang naik kelas ? terdapat 5 (lima) masalah umum yang dihadapi UMKM Indonesia saat ini, antara lain ;

  1. Finansial
  2. SDM & Manajemen
  3. Institusi
  4. Inovasi & Teknologi
  5. Pasar & Bahan Baku

Dari 5 (lima) masalah umum di atas finansial menjadi factor yang sering menjadi alasan utama UMKM kenapa usahanya senantiasa tidak mampu berkembang. Terlepas dari itu ketidakmampuan dan ketersediaan kepemilikian Anggunan menjadi hambatan para pelaku usaha mikro menyerap program-program kredit yang disediakan oleh Lembaga-lembaga keuangan. Menanggapi hal tersebut Kementerian Keuangan meluncurkan “ Pembiayaan UMi ” berdasarkan  peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 95 /PMK.05/2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO.  Lalu makhluk seperti apa pembiayaan UMi itu? UMi merupakan program pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dimana segmentasi dari program ini adalah para pelaku usaha MIkro yang usahanya sudah berjalan minimal 2 (Dua) Tahun dengan plafon pembiayaan hanya sampai dengan 10 Juta rupiah dengan menggunakan skema dana bergulir, serta memiliki keunggulan antara lain tanpa jaminan, tanggung renteng serta adanya pertemuan rutin setiap minggu untuk menilai perkembangan usaha pasca mendapatkan pembiayaan UMi.

Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah serta tentunya dapat mendorong para pelaku usaha MIkro agar mampu Naik kelas. Wirausaha atau para pelaku usaha mikro penerima pembiayaan UMi wajib mendapatkan pendampingan Usaha, hal tersebut dimaksudkan agar para pelaku usaha penerima pembiayaan dapat secara optimal menjalankan usahanya setelah menerima pembiayaan UMi. Berikut bentuk pendampingan usaha yang dimaksud ;

  1. pemberian motivasi;
  2. Konsultasi terkait usaha;
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  4. Pengawasan terhadap Debitur; dan/atau
  5. Bentuk pendampingan lainnya seperti advokasi legalitas usaha

Dengan adanya program ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan umum yang tengah dihadapi para pelaku usaha mikro, serta tujuan supaya pelaku usaha mikro Indonesia dapat Naik kelas bisa terwujud.

by; Eko Pramana Putra